Menempatkan MUI

Desember 31, 2007 pukul 4:36 am | Ditulis dalam khazanah | Tinggalkan komentar
Tag: ,

Oleh SALAHUDDIN WAHID

Menurut Gus Dur (Jawa Pos 23/12/07 halaman 2), Pemerintah cenderung membiarkan terjadinya kekerasan beragama, terutama terhadap kelompok minoritas. Para pelaku tidak pernah diproses, apalagi ditangkap. Sepanjang sejarah, baru kali ini pemerintah tunduk terhadap kelompok tertentu, bukan pada Pancasila atau konstitusi. Dalam berita itu juga ditulis, Bang Buyung Nasution mengatakan bahwa negara hukum kita sudah kacau. UUD bisa kalah dengan fatwa.

Gus Dur (GD) menyebut MUI ikut berperan secara tidak langsung dalam tindak kekerasan terhadap penganut aliran agama itu. Penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan (18/12/2007) dilakukan berbekal fatwa sesat dari MUI. Jadi bubarkan saja MUI itu. Bahkan harian Duta Masyarakat halaman 1 menulis bahwa GD mengatakan tangkap saja tokoh-tokoh MUI itu. Saya tidak tahu sejauh mana keabsahan berita itu.

Adik saya menanyakan Mengapa GD mengeluarkan ungkapan tidak setuju atas pernyataan sesat oleh MUI terhadap Al Qiyadah Al Islamiyah. Menurutnya, GD di Koran Tempo menyatakan bahwa mereka mempunyai kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan menganut keyakinan, yang dilindungi oleh UUD. Adik saya bertanya, bukankah sudah jelas aliran yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad, menyimpang dari akidah Islam?

Saya jawab bahwa GD menyatakan pendapat itu berdasar ketentuan hukum negara. Sedangkan MUI mengeluarkan fatwa berdasar ketentuan hukum agama Islam. Yang berpendapat seperti GD cukup banyak: Dawam Rahardjo, Ulil Abshar Abdalla. Kontras menyampaikan protes terhadap penangkapan para pimpinan dan pengikut aliran sesat itu.

Pribadi dan presiden
Yang sependapat dengan MUI banyak, misalnya ormas Islam: Muhammadiyah, NU,dan sebagainya. Ulil Abshar mengkritik bahwa NU dan Muhammadiyah gagal menerapkan prinsip toleransi, sebagaimana dikehendaki konstitusi kita. Pasti kritik itu akan dibantah oleh banyak pihak yang menyatakan bahwa toleransi dalam masalah sosial pasti didukung NU dan Muhammadiyah, tetapi toleransi dalam masalah akidah tidak harus dilakukan.

Yang cukup mengejutkan bagi saya ialah sikap presiden yang juga mendukung sikap MUI itu secara terbuka. Inilah yang dimaksudkan oleh Bang Buyung bahwa UUD sudah kalah oleh fatwa. Saya tidak mendengar pendapat beliau secara lengkap. Dari apa yang saya dengar di TV, menurut saya, sebaiknya presiden tidak memberikan pendapat secara terbuka. Harus dipisahkan antara jabatan dan pribadi. Jabatan presiden tidak memeluk agama apapun. Pribadi SBY yang beragama Islam. Fatwa MUI itu tidak mengikat bagi pemerintah, paling jauh hanya menjadi masukan. Yang mengikat adalah ketentuan perundang-undangan.

Presiden sebaiknya mengeluarkan pendapat secara terbuka dengan mengacu pada ketentuan hukum negara, bukan hukum agama. Bahwa secara pribadi beliau setuju dengan pendapat MUI, itu adalah hak Presiden SBY. Tetapi kalau dikemukakan di depan umum, harus ditambahi anak kalimat bahwa itu adalah pendapat sebagai pribadi, bukan sebagai presiden.

Apakah MUI dapat dibubarkan? Siapa yang berhak membubarkan? Sebenarnya kedua pendapat yang bertentangan itu tidak ada yang salah dalam konteks masing-masing. Agama Islam tidak mengakui adanya utusan Allah setelah Nabi Muhammad. Benar, kalau MUI menyatakan aliran itu sesat menurut ketentuan agama Islam. Jadi MUI tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah, apalagi tokohnya ditangkap. Mungkin GD begitu jengkelnya terhadap tindakan kekerasan itu sehingga mengeluarkan ucapan yang amat keras. Yang kurang dari fatwa MUI ialah tidak adanya larangan bagi umat Islam untuk melakukan tindak kekerasan yang dinyatakan bersama dengan pernyataan sesatnya aliran itu.

Menurut saya, keyakinan itu tidak bisa diadili. Bahwa keyakinan itu salah menurut agama Islam, tidak bisa membuat si penyebar itu dianggap melanggar UU karena keyakinannya yang salah itu. Negara kita adalah bukan negara Islam sehingga hukum Islam tidak otomatis berlaku, kecuali hukum itu telah diserap atau ditampung dalam sistem hukum nasional kita.

Sejauh saya tahu, dalam KUHP ada ketentuan yang mengatur penodaan agama atau mengganggu ketertiban umum. Kedua pasal itu tampaknya bisa digunakan terhadap para pimpinan dan penyebar aliran Al Qiyadah. Tetapi tidak sedikit yang menolak kriminalisasi terhadap pengikut aliran sesat, di antaranya Kontras dan para aktivis HAM. Sebaliknya menurut sebuah media, Komnas HAM mendukung langkah pemerintah, dengan alasan bahwa pemerintah punya hak untuk mengintervensi penyebaran agama yang dinilai telah menodai suatu agama.

Pendekatan persuasif dengan memberi penjelasan bahwa akidah mereka itu tidak benar dan menyimpang dari ajaran Islam adalah pemecahan masalah terbaik. Masalahnya, bagaimana kalau mereka tidak mau kembali kepada keyakinan semula, keyakinan Islam yang sesungguhnya? Apakah mereka bisa ditangkap lalu dituntut? Terhadap mereka yang hanya jadi pengikut, tidak bisa dikenakan tuntutan.

Mungkin mereka bisa dituntut kalau ikut menyebarkan keyakinan itu, yang artinya dapat dianggap ikut menodai agama Islam atau ikut mengganggu ketertiban. Kalau mereka ditahan sementara dengan tujuan mengamankan para pengikut dari tindakan kekerasan, masih bisa diterima. Itupun harus diikuti dengan upaya penyadaran terhadap masyarakat bahwa tidak boleh ada tundakan kekerasan terhadap para pengikut itu.

Mengapa begitu banyak aliran yang dianggap sesat muncul beberapa tahun terakhir? Apakah karena dakwah yang berjalan kurang memenuhi minat masyarakat? Apa karena masyarakat sudah kehilangan harapan lalu datang tokoh yang menawarkan ajaran yang mengatakan akan datang imam mahdi yang akan menyelamatkan dunia? Atau karena iming-iming materi?

Perlu dialog
Kita mendorong masyarakat supaya melaporkan munculnya ajaran yang layak untuk dicurigai sesat sesuai 10 kriteria MUI kepada kepolisian dan MUI, sehingga dapat ditangani sebelum meluas. Kampanye untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap yang dicurigai sebagai aliran sesat harus dilakukan oleh MUI, ormas Islam, dan pihak berwajib, terutama ke daerah yang rawan seperti Manis Lor, Kuningan, dan Pancor, Lombok.

Penyelesaian secara hukum dan keadilan harus dilakukan. Mengapa sama-sama dianggap sesat, ada yang diadili dan ada yang tidak. Yang paling berat adalah masalah Ahmadiyah, yang sampai saat ini belum tampak ada tanda-tanda akan diselesaikan, padahal warga Ahmadiyah sudah ada yang meminta suaka kepada Konsul Jenderal Australia di Denpasar. Kalau tidak ada penyelesaian, maka hampir pasti akan terjadi lagi tindak kekerasan terhadap mereka.

Saya sudah mengontak Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan mendorong Komnas HAM untuk mengambil prakarsa bagi terselenggaranya dialog tentang aliran sesat dengan mengundang sejumlah pihak terkait. Ketua Komnas HAM setuju. Dalam dialog itu dapat dibahas sampai tuntas apakah Ahmadiyah punya hak hidup di Indonesia atau tidak dengan mengacu pada ajaran agama Islam, UUD, dan prinsip HAM.

SALAHUDDIN WAHID,
Pengasuh Pesantren Tebuireng

SUMBER: http://republika.co.id/indeks_koran.asp

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: