Kemiskinan & Kemanusiaan dalam Pemberdayaan

Oktober 2, 2007 pukul 12:28 am | Ditulis dalam khazanah | Tinggalkan komentar

Oleh IWAN FIRMANSYAH, S.Sos.

KATA kemiskinan sudah sangat akrab sekali dan sudah tidak asing di gendang telinga kita, karena keseharian kita di lingkupi dengan permasalah yang satu ini sampai-sampai di jadikan icon penting dalam setip wacana pembicaraan dari mulai warung-warung rakyat, jongko, warkop bahkan sampai meja pemerintahan dan seminar-seminar yang digelar oleh berbagai elemen.

Bagi orang-orang yang berkepentingan kata kemiskinan seringkali dijadikan sebagai mobilitas politiknya untuk mencari simpatik masyarakat, sehingga banyak para elite politik yang mengatasnamakan partai wong cilik lah, pemberantas kemiskinan, peduli akan orang-orang kecil, kami peduli pada orang miskin dan lain sebagainya seolah-olah mereka saat itu merasa sebagai pahlawan baru yang akan memberantas kemiskinan. Tapi pada kenyataannya angka kemiskinan bukannya berkurang malah bertambah lebih drastis, apalagi setelah terjadinya krisismoneter pada tahun 1998 yang menimpa bangsa kita.

Hal ini sangat dirasakan sekali dampaknya terutama oleh masyarakat kecil yang semakin tertindas saja hak kemanusiaannya untuk hidup lebih layak. Anu miskin beki miskin, anu benghar beki benghar, iraha atuh urang bisa siga batur (guyunon orang-orang kecil).

Dengan demikian persoalan kemiskinan menjadi sebuah polemik bagi negara-negara yang baru berkembang terutama Indonesia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan yang selalu dipengaruhi oleh faktor yang merubah. Salah satunya adalah perubahan-perubahan harga secara umum yang diindikasikan dengan kenaikan harga indek sebagai basis penghitungan laju inflansi.

Lantas apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan apa kaitannya dengan kemanusiaan?, saya coba kutif dari peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 1981 fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 sudah mencapai 39,05 juta jiwa atau 17, 75 persen dari total populasi penduduk saat ini. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2005 mencapai 10,9 juta orang atau naik menjadi 11,9 juta orang Nov 2005 dan menurun menjadi 11,1 juta orang pada Maret 2006.

Dengan melonjaknya angka kemiskinan di Negeri ini banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan gencar dalam rangka pengentasan kemiskinan. Namun pada kenyataannya angka kemiskinan masih banyak, lantas bagaimana dengan program yang dilakukan pemerintah? Menurut Coki Ahmad Syahwier dalam (Pikiran Rakyat, 6 Desember 2006) menyatakan akan hal ini, bukannya skeptis dan pesimis tampaknya kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan masih memerlukan satu tindakan reevaluasi yang menyeluruh. Sehingga memiliki target yang jelas dan terukur karena selama ini katanya, program yang dilakukan pemerintah tidak memiliki standarisasi keberhasilan.

Selain hal di atas perlu juga diciptakannya ikatan emosional yang konstruktif antara pemerintah dan komponen-komponen masyarakat dalam suasana dialog yang permanen. Sehingga peran partisipatif masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dengan mudah tergugah dalam membantu program-program pemberdayaan pengentasan kemiskinan khususnya di daerah-daerah.

Proses partisipatif masyarakat perlu di lakukan secara intens dan gencar, karena masalah kemiskinan ini bukan permasalahan pemerintah saja, tapi permasalahan Nasional dan menyangkut banyak pihak sehingga perlu penanganan yang serius dan kepedulian dari berbagai pihak.

Yang menjadi permaslahan dan perlu di jadikan catatan penting yang harus dimiliki dalam menjalankan program adalah pertama, konsep yang jelas. Kedua, memiliki tujuan yang terukur dan terarah. Ketiga, memiliki targetan atau pencapaian. Keempat, komitmen dan konsisten, dan Kelima, adanya sebuah standarisasi keberhasilan dalam menjalankan sebuah program, sehingga jelas tingkat keberhasilan yang telah dicapainya, apakah betul-betul berhasil atau tidak.

IWAN FIRMANSYAH,
Pemerhati Pemberdayaan dan alumni Jurusan Sosiologi Agama UIN SGD Bandung

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: